Kantor Pertanahan Ngawi Gelar Rapat Evaluasi 7 Program Prioritas Kanwil BPN Provinsi Jatim

0
7
Pelaksanaan Rapat Evaluasi 7 Program yang di Gagas BPN Provinsi Jatim

SARANAWARTA.COM, NGAWI – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi beserta para pejabat pengawas mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan tujuh Program Prioritas yang digagas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Lampri, A.Ptnh., M.H., secara daring yang juga diikuti seluruh Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, Selasa (22/10/2024).

Agenda rapat difokuskan pada evaluasi capaian serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tujuh Program Prioritas Kanwil BPN Jawa Timur, yang bertujuan mempercepat layanan pertanahan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Program-program tersebut meliputi percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peningkatan layanan digital pertanahan, serta optimalisasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Dekasius Sulle, A.Plnh., M.T, melaporkan untuk perkembangan implementasi program di wilayah Kabupaten Ngawi serta menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung percepatan layanan kepada masyarakat.

” Beberapa tantangan di lapangan, seperti kendala teknis dan hambatan administratif, juga dibahas dengan tujuan mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Sementara Lampri, selaku pimpinan rapat, menekankan pentingnya sinergi antara kantor-kantor pertanahan di setiap kabupaten dan kota dengan Kanwil BPN Provinsi dalam mewujudkan keberhasilan program prioritas ini.

Beliau juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dan mengharapkan peningkatan kolaborasi dalam upaya percepatan pencapaian target.

“Kami menghimbau seluruh kantor pertanahan di Jawa Timur untuk terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Program-program prioritas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan adil bagi seluruh warga,” ujar Lampri.

Rapat daring ini diakhiri dengan beberapa poin rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap kantor pertanahan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program hingga akhir tahun 2024. (Mei)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini