MAGETAN,SARANAWARTA.COM – Pada debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tampil sangat prima dengan penyampaian visi misi program kerja yang sangat luar biasa untuk menuju perubahan Indonesia mendatang
Hal tersebut disampaikan Diana Amaliyah Verawatiningsih yang akrab disapa Diana Sasa, Caleg nomor urut 3 yang masih duduk di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, saat hadir Nonton bareng (Nobar) Debat Capres bersama para Kader Ranting DPC PDIP Wilayah Maospati di Caffe Calista Belakang Pasar Kelurahan Maospati Magetan.
“Satu tugas penting dari partai politik diantaranya melakukan pendidikan politik.Pada perhelatan debat calon presiden yang berlangsung malam ini, merupakan salah satu pendidikan politik.” terang Diana Sasa.
Pada gelar nobar ini pun, turut hadir Ir.Budi Sulistyono Kanang, Caleg nomor urut 1 DPR RI Dapil VII Jatim, yang pernah menjabat sebagai Bupati Ngawi dua periode. Minggu (7/1/2024)
Pada gelaran ini, menampilkan kemampuan masing-masing calon secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai dengan menyeluruh bagaimana kemampuan calon yang akan dipilihnya nanti.
“Yang tidak dibius dengan gorengan-gorengan yang ada di media sosial namun bisa menyaksikan secara langsung siapa calon yang memang betul-betul dapat menyampaikan menjawab dari beberapa pertanyaan dengan baik.”ungkap Sasa.
Menurutnya,setelah menyaksikan debat secara terbuka ini, tentu masyarakat akan mempunyai penilaian sendiri.
“Ganjar Pranowo tampil dengan prima menyampaikan gagasan yang luar biasa,sehingga masyarakat dapat melihat bahwa beliau menguasai persoalan dinegeri ini dan tau bagaimana yang akan dilakukan kedepannya.” Imbuhnya
Menanggapi adanya beberapa permasalahan yang terjadi, Diana Sasa sampaikan saat ini eranya keterbukaan semua harus transparan siapapun yang akan menjadi pemimpin saat ini, masyarakat menuntutnya dengan keterbukaan transparasi terutama dalam pengelolaan dana anggaran.
“Desa menjadi kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan dana desanya, demikian pula Pemkab pun juga demikian untuk pengunaan dana APBD daerah seperti apa harus transparan dan terbuka.
“Sehingga jika terjadi adanya protes dari masyarakat ada kemungkinan tidak beres dalam pengelolaanya,” pungkasnya.(Red)